Analisis Putusan Pengadilan yang Merampas untuk Negara Barang Bukti Kendaraan Bermotor dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw.)

Authors

  • Febri Anggraini Universitas Lampung
  • Ahmad Irzal Fardiansyah Universitas Lampung
  • Rinaldy Amrullah Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1714

Keywords:

Court Decision, Confiscation, Narcotics Crime, Legal Certainty, Criminal Liability

Abstract

This study analyzes a court decision that confiscated a motor vehicle used in a narcotics crime for the state, as regulated in Article 101 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The main problem lies in determining the criminal liability of the perpetrator and assessing whether the confiscation of the vehicle meets the principle of legal certainty, especially when the ownership of the vehicle is unclear and may belong to a third party. This research employs a normative juridical approach, combining statutory and conceptual analyses based on secondary legal materials. The findings show that the perpetrator’s criminal liability was established through the fulfillment of legal capacity, intent (mens rea), and absence of justifying or excusing reasons. However, the court’s decision to confiscate the vehicle failed to ensure legal certainty because ownership was not clearly verified in the trial process. This study contributes to the discourse on the protection of third-party property rights and emphasizes the need for judicial consistency in applying the principle of legal certainty in narcotics-related confiscation cases.

References

Adiningtyas, N. (2021). Keadilan dalam penjatuhan pidana: Perspektif proporsionalitas hukum pidana Indonesia. Jurnal Reformasi Hukum, 15(2), 78–92.

Amin, M. E., & Damayanti, P. (2019). Kekuatan pembuktian penyidik kepolisian selaku saksi dalam persidangan tindak pidana narkotika. Badamai Law Journal, 4(2), 112–123.

Anggraeni, T., & Kurniawan, A. (2023). Pendekatan normatif dalam penelitian hukum: Analisis terhadap efektivitas hukum dalam praktik peradilan. Jurnal Ilmu Hukum Perspektif, 9(1), 101–115.

Dewantara, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak milik pihak ketiga dalam perkara pidana. Jurnal Lex Justicia, 20(1), 45–56.

Fauzan, R. (2020). Analisis kualitatif dalam penelitian hukum: Pendekatan terhadap interpretasi norma dan putusan. Jurnal Legalitas, 8(2), 88–99.

Harahap, A. (2020). Prinsip pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Lex Crimen, 9(1), 45–58.

Hidayat, R., & Andini, F. (2022). Asas kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Progresif, 18(2), 134–147.

Hutagalung, R. (2019). Pelaksanaan perampasan barang bukti dalam perkara pidana berdasarkan putusan pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, 7(3), 201–214.

Kinasih, M. R. (2021). Alat sebagai alat bukti dalam tindak pidana narkotika. Jurist-Diction, 4(4), 1220–1234.

Lestari, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perkara tindak pidana. Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional, 10(2), 122–137.

Mahmud, P. (2020). Metodologi penelitian hukum normatif dalam kajian akademik. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(4), 367–381.

Mallarangeng, A. B., Mustari, F., & Ismail, A. (2023). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. Legal: Journal of Law, 2(2), 11–24.

Marzuki, P. M. (2021). Kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, 6(1), 55–70.

Pratama, P. (2019). Penyitaan barang bukti milik pihak ketiga yang dirampas oleh negara dalam tindak pidana narkotika. JIM Bidang Hukum Pidana, 3(3), 201–214.

Putra, D. A., & Asmar, R. (2021). Perlindungan pihak ketiga beritikad baik dalam perampasan barang bukti pidana. Jurnal Pidana dan Masyarakat, 12(2), 189–204.

Rahardjo, D. (2021). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum: Integrasi teori dan praktik. Jurnal Kajian Hukum Nasional, 6(2), 145–160.

Rahman, A., & Qodir, I. (2022). Analisis asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana Indonesia. Jurnal Hukum Humaniora, 13(1), 33–46.

Salsabila, T., & Suhendro, E. (2021). Unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dalam pertanggungjawaban pidana. Jurnal Kriminologi Modern, 3(1), 58–72.

Santoso, D. (2023). Kebijakan hukum perampasan aset dalam tindak pidana narkotika. Jurnal Kajian Kriminologi dan Hukum, 4(2), 101–116.

Saragih, A. (2024). Perampasan barang bukti untuk negara terhadap tindak pidana narkotika (Studi Putusan No.342/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt). Amicus Curiae Journal, 1(1), 55–68.

Susanto, B. (2021). Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif. Jurnal Hukum Aktual, 12(3), 211–226.

Syamsudin, F. (2022). Proporsionalitas dan keadilan dalam penegakan hukum pidana. Jurnal Hukum Dinamika, 17(3), 211–224.

Utami, L., & Ramadhan, T. (2021). Implikasi hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan barang bukti perkara pidana. Jurnal Hukum dan Keadilan, 9(2), 167–180.

Wahyuni, S., & Rofiq, M. (2022). Kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan perampasan barang bukti tindak pidana. Jurnal Yustisia Indonesia, 18(3), 245–259.

Wibisono, A., & Rahayu, E. (2022). Analisis putusan sebagai objek penelitian hukum normatif. Jurnal Yurisprudensi Indonesia, 7(1), 55–70.

Widodo, A. (2019). Pendekatan hukum normatif dan empiris: Suatu kajian metodologis. Jurnal Lex et Societatis, 7(2), 133–146.

Yuliani, F. (2023). Prinsip kepastian hukum dalam metode penelitian hukum normatif. Jurnal Refleksi Hukum, 15(1), 23–38.

Downloads

Published

2026-01-01

How to Cite

Anggraini, F., Fardiansyah, A. I., & Amrullah, R. (2026). Analisis Putusan Pengadilan yang Merampas untuk Negara Barang Bukti Kendaraan Bermotor dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw.). AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6(1), 37–47. https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1714